Keerom- Baru-baru ini, 16 orang dari Arso Kota mengikuti Training Of Fasilitator (TOF) Laki-laki Baru, yang semuanya orang muda dan dominan laki-laki. Mereka diberi pemahaman tentang konsep gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, hingga konsep-konsep baru menjadi laki-laki . Mereka juga dilatih menjadi fasilitator dan  menyusun modul sederhana sebagai panduan untuk mereka sendiri ketika akan melakukan kegiatan di kampung.

Hadir sebagai fasilitator dalam kegiatan ini adalah Nurhasyim dari Rifka Annisa Jogjakarta yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman memfasilitasi gerakan Laki-laki Baru di beberara tempat seperti NTT, NTB, dan Aceh. Kegiatan ini sendiri merupakan bagian kerjasama antara Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) dan UNWomen untuk program kampung bebas kekerasan.

Kini keenambelas pemuda itu sepakat membuat gerakan kecil secara bersama-sama untuk mulai menularkan nilai-nilai yang mereka dapat dari pelatihan itu ke kampung lewat diskusi-diskusi, kegiatan doa, maupun saat ada kerja bakti di kampung . Konsep gender yang membedakan peran, sifat dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, membangun keluarga harmonis. Termasuk menggali nilai-nilai baru menjadi laki-laki seperti sabar, bertanggung jawab, bekerjasama dengan istri atau saudari perempuan, dan tidak melakukan kekerasan.

“Dalam kampung kita ini, masih banyak perempuan yang hidup macam pembantu. Kerja mulai mencuci, masak, urus anak, bahkan cari makan juga perempuan. Sedangkan kaum laki-laki hanya jalan ke sana ke sini, uang pake untuk minum mabuk tidak ingat istri anak” ungkap Martha Borotian, salah satu warga kampung yang turut hadir dalam salahsatu diskusi (16/04/2012) di Kampung Arso kota. Dia pun mengharapkan agar para pemuda jangan pernah berhenti untuk menyebarkan informasi-informasi seperti ini karena sangat bagus untuk perkembangan kampung ke depan.

“Yang tidak baik dari kita punya orang-orang tua dulu buang. Yang bagus-bagus kamu buat sudah” ungkapnya lagi. Sementara itu Franky Borotian mengingatkan teman-temannya dalam kelompok gerakan ini untuk menunjukkan nilai-nilai itu dalam perilaku hidup pribadi. Menurutya orang baru akan percaya ketika melihat bahwa memang ada perubahan perilaku dari orang-orang yang ada dalam gerakan ini.

Di Keerom sendiri, masih kuat nilai-nilai yang memposisikan perempuan jauh di bawah laki-laki,  sehingga masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan terlebih kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Katanya,”gerakan-gerakan yang melibatkan kelompok laki-laki seperti ini perlu dikembangkan lagi di banyak kampung, karena ketika laki-laki yang berbicara tentang persoalan ketidakadilan gender, laki-laki yang lain lebih mudah mendengar dan menerimanya”. (01/AlDP)

Sumber: Gerakan Laki-laki Baru di Arso Kota – http://www.aldp-papua.com

Sejak awal Mei 2012, para penggiat Aliansi Laki-laki Baru sepakat untuk melakukan pertemuan rutin di hari Sabtu untuk membahas berbagai isu yang terkait dengan maskulinitas. Hasil perbincangan tersebut kemudian dipublikasikan melalui akun twitter @lakilakibaru dengan tagar #bincangsabtu. Untuk minggu ini, LLB membahas tema Fatherhood. Berikut rangkuman diskusi yang kami:

• Kurang lebih 4 dari 5 laki-laki di dunia akan menjadi ayah dalam perjalanan hidupnya #fatherhood #bincangsabtu
• Saat membicarakan tentang #fatherhood, maka tidak lepas dari konsep parenting. #bincangsabtu
• Seringkali konsep #fatherhood hanya dengan konsep pelibatan ayah dalam pengasuhan sebagai tugas atau tanggung-jawab laki-laki dlm keluarga. #bincangsabtu
• Konsep #parenthood tidak hanya terbatas pada relasi ayah biologis, tapi pada anak-anak yang berada di dalam lingkungan mereka. #bincangsabtu
• Salah satu yang harus ditekankan bahwa keterlibatan Ayah adalah kebutuhan laki-laki juga dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. #bincangsabtu #fatherhood
• Kedekatan secara emosional dengan anak merupakan kebutuhan dari seorang ayah, juga sebagai seorang laki-laki. #bincangsabtu #fatherhood
• Pemahaman #fatherhood menghindari penggunaan metode maskulin dalam pola asuh anak, terutama dalam pengasuhan anak laki-laki. #bincangsabtu
• Anak laki-laki akan diputus hubungannya dengan ibunya untuk merepsresi emosi spt sedih atau kecewa sehingga tdk berkembang. #bincangsabtu #fatherhood
• Akibatnya kemudian setiap emosi anak diekspresikan secara agresif. #bincangsabtu #fatherhood
• Konsep #fatherhood seharusnya sudah dimulai sejak merencanakan pernikahan, tidak hanya saat anak terlahir. #bincangsabtu
• Istilah Asal bapak senang (ABS) secara tdk langsung telah memutuskan hubungan emosional ayah dan anak. #bincangsabtu #fatherhood
• ABS Ketidakpedulian seorang ayah terhadap apa yang dialami anaknya. #bincangsabtu #fatherhood
• Sebagai contoh misalnya seorang anak dituntut untuk berprestasi di sekolah tanpa keterlibatan ayah dalam prosesnya. #bincangsabtu #fatherhood
• Ayah kemudian dilihat sebagai penguasa. Jangan-jangan banyak laki yang menggunakan konsep sebagai penguasa, bukan sebagai ayah. #bincangsabtu #fatherhood
• Jika #fatherhood dikembangkan sedari dini, maka kasus ekspolitasi terhadap anak2 akan semakin minimal. #fatherhood #bincangsabtu
• Salah satu contoh  konkrit adalah @ID_AyahASI, The Indonesian United Breastfeed-Supporting Fathers! #FF #bincangsabtu
• Menjadi ayah bukanlah karena kasihan kepada istri akan tetapi sebuah kesadaran sebagai seorang laki-laki. #fatherhood #bincangsabtu
• #bincangsabtu @lakilakibaru dihadiri @syaldisahude, @KANGMASBO, @shardani, @shefemelle, Adit dan Jundi
• Jika ada kawan yang mau share ttg #fatherhood, silahkan mention ke @lakilakibaru!

Menegaskan bahwa musik dalam Tonil Laki-laki sebagai pengiring adegan panggung adalah dosa besar yang sulit diampuni. Saya katakan demikian, karena prinsip “Revolusi Perancis” yang bekerja dalam Tonil Lak-laki, pembebasan-kesetaraan-kekerabatan, mendudukkan setiap elemen panggung dan peristiwa panggung dalam kedudukan yang membebaskan, setara dan berkerabat.

Membebaskan artinya, melepaskan sekat-sekat definitif dalam pertunjukan teater konvensional yang membentuk hirarki peran dalam setiap peristiwa panggung dan yang mengurung elemen-elemen peristiwa panggung pada kekuasaan definitif-dominan. Kemapanan dan pemapanan definisi yang mendominasi, berseberangan dengan kampanye pokok yang diserukan Tonil Lak-laki tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan upaya-upaya membangun keadilan dan kesetaraan jender. Dengan adanya pembebasan serupa itu, maka setiap elemen peristiwa panggung yang subyeknya adalah manusia, akan saling setara satu sama lain sehingga terbangun relasi kekerabatan.

Prinsip dasar musik, dan secara kesuluruhan; upaya penyuaraan pesan, adalah keterdengaran. Dalam keterdengaran, ada saat berbunyi dan ada saat hening. Dalam musik, saat berbunyi dan saat hening ini diatur sedemikian rupa bersama nada untuk menghasilkan irama. Musik itu berubah menjadi lagu ketika nada itu disuarakan oleh manusia dengan cara menyanyikan syair. Lagu-lagu yang dinyanyikan sama peran dan kedudukannya dengan dialog atau monolog para tokoh dalam peristiwa panggung lainnya. Bisa jadi, dalam satu pementasan, atau dalam satu tatakelola peristiwa panggung, aktor berdialog dengan penyanyi serupa dalam opera atau, sebuah lagu perperan sebagai penyilih atas lakon. Dan, seperti yang hendak dikembangkan dalam Tonil Laki-laki, lagu adalah lakon itu sendiri serta penyanyi dan pemusik sebagaimana aktor adalah pelakon.

Selanjutnya tentu membangun relasi antara lakon aktor dan lakon pemusik. Nilai kesetaraan dan kekerabatan antarpelakon menuntut adanya pembebasan musik dari definisi musik populer yang telah direkayasa sedemikian rupa guna dan gayanya oleh industri musik sehingga ada kepiawaian bermusik yang tak berkembang dalam industri musik dan ada artikulasi bermusik yang dilebih-lebihkan pula oleh industri musik. Pelebih-lebihan atas artikulisasi ini serupa tabiatnya dengan pola kuasa dan tatakelola maskulintas terhadap nilai-nilai perempuan. Artinya, ia mendefinisikan sesuatu dan kemudian mengakui keberadaan sesuatu atas kepenuhannya terhadap definisi itu adalah praktik pengelolaan kekuasaan yang bersifat dominan (dan, adakah kekuasaan yang tidak mendominasi?).  Serupa dengan definisi cantik menurut majalah mode yang definisi itu pada dasarnya tidak melekat pada pihak yang dianggap cantik.

Untuk mendudukkan lagu dan pemusik setara dengan aktor, yang paling penting adalah masalah pengelolaan nada dan cara memainkan nada yang telah dikelola tersebut; serupa dengan, teknik pengembangan naskah dan cara memerankan naskah tersebut. Masalah pengelolaan nada dan cara memainkan nada dalam Tonil Laki-laki, menurut saya, ada dua konsepsi yang harus disikapi dengan hati-hati.

Pertama, pengertian bahwa musik tidak berjender namun lewat tatakelola unsur-unsur musik, maka satu kompisisi bisa dibuat berkelamin. Jenis kelamin itu tergantung pada progresi nada dan bila berbentuk lagu, tergantung pada syairnya karena syair sangat berhubungan dengan kesadaran berbahasa menurut jenis kelamin yang menghasilkan persoalan-persoalan jender.

Kedua, musik adalah sesuatu yang berjender tapi tidak berkelamin. Secara umum, pengertian seperti ini bisa ditilik lewat siapa yang memainkannya dan untuk apa musik itu dimainkan. Misalnya, apabila sebuah lagu dimainkan untuk nembak cewek dan dari penembakan lewat lagu itu diharapkan seseorang cewek rela menyerah takluk, maka lagu itudimainkan lewat konsepsi jender tertentu sehingga lagu yang dimainkan menjadi berjender.

Pengertian kedua sifat musik ini pada dasarnya hadir dalam wilayah yang subyektif. Contohnya, “lagu Ibu Kita Kartini” adalah sebuah komposisi dengan nada yang dominan menurut kesadaran nada maskulin. Sementara, contoh lain, lagu “Syukur” adalah lagu yang memuat konsepsi nada feminin dengan progresi nada minor. Artinya dua lagu ini berkelamin namun ketika dia dinyanyikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka kedua lagu ini, setelah dinyanyikan, telah berjender. Sebagai sebuah komposisi yang tak bersuara, kedua lagu ini berkelamin. Ketika komposisi ini dinyanyikan, dia berjender.

Menggeser dan menyilihpakaikan konsepsi berjender dan berkelamin tentang musik ini dan memainkannya, maka akan muncul prespektif; muncul kondisi siapa yang menyanyikan apa, dan siapa yang membicarakan, melihat dan mendengar apa. Pada kondisi serupa inilah terbuka saluran informasi dalam berkampanye dan juga pembangunan, pengembangan dan pelakonan karakter dalam peristiwa panggung.

Maka, serupa dengan lakon para aktor, musik para pemusik adalah saluran pesan tempat kampanye dimainkan. Lalu, estetika seperti apa yang hendak dikembangkan dalam relasi yang setara dan berkerabat yang membebaskan sekat-sekat musik dan lakon pada peristiwa panggung Lakon Laki-laki?

Menurut saya, bentuk estetikanya tidak bisa dan tidak boleh didefinisikan. Tapi yang perlu ditolak adalah penggunaan estetika-estitika industri yang sifatnya repetitif, yang mewajibkan repetisi, karena langgengnya kekuasaan maskulin, beredarnya budaya patriarki adalah lewat laku dan represi-represi kekuasaan terhadap perempuan (dan kelompok-kelompok yang dipinggirkan) yang repetitif: berulang-ulang sehingga korban tidak lagi merasakan suatu ketertindasan, baal atau tidak bisa lagi memaknai ketertindasan. Ketika estetika tidak bisa dan tidak boleh didefinisikan, tapi mental bermain bisa diarahkan dalam satu semangat; membebaskan, bersetara dan berkerabat. Atau dalam prinsip bernyanyi dalam bentuk koor, apabila kamu tidak mendengar suara penyanyi lain, berarti kamu bernyanyi dengan cara yang keliru; bila penyanyi lain tidak bisa mendengar suaranya lantaran suara kamu sangat dominan, kamu pun melakukan kekeliruan. Begitu pula dengan bernyanyi solo. Nada dan ritmkin dari instrumeno musik yang dimainkan oleh pemusik bukan untuk mengiringi penyanyi. Mereka adalah kawan seperjalanan yang memiliki tugas berlainan, tapi kedudukannya setara.

Oleh karena itu, bermusik dan bernyanyi untuk Tonil Laki-laki (sebagai sebuah diskursus seni dalam pergerakan) bukan pelaksanaan peristiwa musik dalam Indonesia Idol yang menuntut seorang vokalis harus bisa menaklukkan nada dan musik. Tidak demikian untuk sebuah seni dalam pergerakan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena yang paling utama adalah moralitas menyimak.

Sampai di sini dulu. Masih ada perihal lain tentang musik sebagai lakon yang hendak saya tulis untuk Tonil Laki-laki khususnya mengenai teknik, seperti penggunaan alat musik dan penggunaan organ tubuh manusia untuk bernyanyi/melakonkan syair dan; hubungan teknik dan estetika musik dengan estetika peristiwa panggung ketika sebuah pesan hendak diperistiwapanggungkan.

Lalu, saya pun hendak membicarakan soal event-organizing Tonil Laki-laki. Untuk ini saya hendak meninjau praktik yang kerap luput diperhatikan dalam pelaksanaan kampanye-kampanye pergerakan: kemasan seni-visual dalam rekayasa bentuk pengumuman dan pemberitahuan tentang kampanye yang sama dengan musik; bisa berkelamin tapi tidak berjender dan bisa juga berjender tapi tidak berkelamin. Demikian, terima kasih.

V Olsy Vinoli Arnof

Twitter: @olsyvinoliarnof

Facebook: V Olsy Vinoli Arnof

Berita tentang kekerasan kembali melukai rasa kemanusiaan kita. Jamaah Ahmadiyah di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi korban kekerasan. Selain itu, kasus penutupan GKI Yasmin dan Gereja HKBP Filadelfia yang disertai teror terhadap jemaatnya terus berlangsung.   Jamaah Ahmadiyah, Jemaat GKI Yasmin dan Gereja HKBP Filadelfia adalah warga negara Indonesia  yang memiliki hak dasar yang sama dengan warga negara lainnya. Di antara hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk memeluk agama dan keyakinan masing (pasal 29 UUD 1945), hak untuk berkumpul dan berserikat serta mengemukakan pendapat di depan umum (Pasal 28 UUD 1945). Hak dasar lainnya adalah hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari diskriminasi, Hak untuk mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum, Hak terbebas dari kekerasan dan penganiayaan sebagaimana tertuang di dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketika mereka adalah juga warga negara, maka negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan pembiaran terhadap terjadi kekerasan. Alasan kecolongan tidak membebaskan negara dari tuntutan atas tindak pembiaran kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak mentolerir kehadiran mereka.

Tidak hanya melindungi warga negara yang menjadi korban, negara juga berkewajiban menindak pelaku kekerasan sebagai bentuk penegakan hukum dan hak asasi manusia dan untuk mengembalikan kewibawaan negara. Jika Negara juga diam atas kekerasan yang terjadi sama artinya negara takut dan negara tidak ada lagi kewibawaannya dan jika negara demikian tinggal menunggu saja keruntuhan negara.

Atas dasar tersebut di atas Aliansi Laki-Laki baru mengutuk segala tindakan kekerasan dengan alasan apapun. Kami juga menuntut negara untuk

1. Untuk melindungi warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan perundangan lainnya.
2. Untuk menindak tegas pelaku kekerasan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Melakukan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan
4. Merevisi dan menghapus peraturan yang bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut kebebasan berkeyakinan dan berkelompok.
5. Menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat untuk menentang segala bentuk kekerasan di negara Indonesia.

Demikian surat pernyataan kami sebagai upaya untuk mengingatkan negara untuk menegakkan Undang-Undang Dasar.

Jakarta, 21 April 2012
Aliansi Laki-Laki Bari

Suatu hari seorang teman mengeluhkan gatal dan bengkak. Wajah hingga lehernya memerah. Matanya nyaris tidak terlihat karena kondisi kulit wajahnya membengkak. Ia mengalami alergi kulit. Kondisi ini ia rasakan sejak memakai obat pemutih wajah yang ramai dipakai orang waktu itu.

Ilustrasi di atas hanyalah secuil kisah suram pengalaman perempuan dalam memburu kecantikan. Simaklah, seorang model gadis remaja yang masih belia, belasan tahun, rela sedot lemak agar tampil menawan di depan kamera. Atau kisah tragis para perempuan “korban silikon”. Ongkos kecantikan pun terbilang mahal. Tak hanya menguras isi kocek dalam-dalam―misalkan biaya sekali sedot lemak antara Rp 8 juta-12 juta. Pun, resiko kesehatan akibat kesalahan teknis resikonya fatal: nyawa dipertaruhkan.

Banyak orang, terutama perempuan, berlomba meraih kecantikan. Jalannya pun beraneka. Mulai dari olahraga, diet rutin dan teratur hingga praktik-praktik kecantikan instan. Begitulah imajinasi cantik yang mengepung yang kerap membuat orang lupa diri.

Cantik memang dambaan tiap orang di segala usia. Alasannya bervariasi. “Tampil ayu adalah aset penting perempuan meraih posisi sosial, duit, juga menggaet dan mempertahankan pasangan,” tulis Nancy Etcoff dalam bukunya Survival of The Prettiest (Tempo, 2003).

Kecantikan memang telah menjadi orientasi atau bahkan obsesi tiap orang. Namun apakah kegilaan memburu kecantikan ialah motif alamiah manusia? Kebenarannya justru disangsikan. Kita hidup di abad informasi. Di mana media beserta perangkat-perangkat teknologi informasinya mendikte kita. Kapan pun itu, dimana pun kita berada. Sebagai konsumen informasi, kita pun acap kali nrimo apa adanya, kehilangan daya kritis.

Iklan sampo misalkan secara masif dan seragam menampilkan model berambut hitam lurus berderai panjang. Dari contoh kecil ini definisi serta kategori rambut yang indah telah dicatutkan. Perkara kita yang sejak dilahirkan berambut keriting atau ikal, itu berarti sudah diluar kategori cantik tersebut.

Dalam konteks ini, menukil buah nalar Foucalt, media lewat kuasa wacananya melakukan pendisiplinan tubuh. Alih-alih menekan, proyek pendisiplinan justru berlangsung pasti namun halus. Jadi apa yang kita anggap cantik bentukan media seperti langsing, kulit putih, rambut lurus dan lain sebagainya sudah menjadi kebenaran tunggal yang jarang kita gugat kesahihannya. Media menyangkal peluang keragaman soal cantik yang relatif itu.

Citra keayuan yang seragam seperti itulah yang masif digelorakan media dan industri hiburan. Lewat adegan para model-modelnya itu lambat-laun menciptakan naluri mimikri, keinginan untuk meniru apa yang dicitrakan. Cantik pun menjadi mitos modernitas, gaya hidup yang paling diburu dan digilai di pentas kehidupan.

Risiko Ideologis

Kegandrungan untuk tampil menawan tak dimungkiri mengandung risiko ideologis. Karena kategori atau ukuran cantik sadar atau tidak hampir tak pernah lepas dari kuasa dan dominasi. Para sosialita dan selebriti jika ingin tetap eksis di jagat industri hiburan sudah pasti harus merawat tubuhnya tetap tampil menawan, jika tidak kontrak dan jabatan prestisius lainnya bisa melayang.

Gaya hidup cantik yang kian mengglobal akhirnya mengarah pada fetisisme tubuh―pemujaan tubuh yang berlebihan. Tak heran, pusat-pusat perawatan dan kebugaran tubuh, semisal Marie France Bodyline, Gym, Spa, Meicy International Skin Center, London Beauty Center tak pernah sepi pengunjung. Mungkin karena itu pulalah saat ritel-ritel ekonomi raksasa lainnya menghadapi risiko gulung tikar akibat resesi ekonomi dunia, bisnis kecantikan malah tak pernah kenal resesi.

Selanjutnya, perempuan pun terperangkap dalam mitos kecantikan. Padahal, menurut seorang feminis Naomi Wolf dalam bukunya The Beauty of Myth (1991), mengatakan, mitos kecantikan tak lain ialah kontrol sosial dari budaya patriarki. Mitos ini pada akhirnya menjadi standar ganda yang membebani perempuan di ruang publik. Di dunia kerja misalkan, perempuan eksis bukan hanya semata-mata karena faktor intelegensia atau kecakapan kerja, melainkan karena bermodalkan tubuh: kecantikan.

Ibarat kor yang kompak, mitos tersebut berkelindan erat dengan wujud dan ekpansi kapitalisme global kekinian yang tak lagi berkutat pada distribusi barang dan jasa saja, melainkan telah bergeser pada apa yang disebut J.F Lyotard sebagai transaksi ekonomi libido (hasrat), sebuah sistem pendistribusian ekonomi yang merangsang, penuh bujuk rayu, kesenangan, dan kegairahan (Yasraf Amir Piliang, 2003). Dan perempuan dijadikan ikon kapital dan sensualitas pelbagai komoditi.

Tubuh perempuan pun terus terkomodifikasi. Lewat kecantikannya, baik seksual dan sensualitas, tubuh perempuan menjadi simbol persuasif jitu guna menjual aneka komoditi seperti barang olahraga, elektronik, hingga kendaraan seperti mobil. “Daya tarik erotik menjadi faktor perangsang yang cukup kuat untuk membangkitkan minat orang terhadap suatu produk,” tulis Irwan Abdullah dalam buku Sangkan Paran Gender.

Di arena inilah, pasar mewujud menjadi “institusi maskulin”. Tentu saja ideologi patriarki yang semula bermukim kuat di ranah domestik beralih ke wilayah publik―sebuah wilayah yang kerap digadang-gadang sebagai medan aktualisasi perempuan meraih kesetaraan dan keadilan yang selama ini terpinggirkan di wilayah “dapur”.

Di titik inilah satiran, Naomi Wolf, “bahwa laki-laki terus memandang perempuan dan perempuan menonton diri mereka dipandangi laki-laki” menemukan momentumnya. Pendeknya, perempuan dihadirkan tak lebih dari pernak-pernik perhiasan yang terpajang di etalase kapitalisme media. Ironisnya, sebagian perempuan justru kerap menikmati tubuhnya ditengah tarik-ulur pelbagai ideologi. Tubuh yang diharapkan sebagai medan tawar-menawar kekuasaan yang terakhir, pun tak pelak tunduk pada ruang diskursif dan pengaturan maskulin yang tentu saja amat merugikan perempuan selaku subyek mandiri.

Membangun “Laki-Laki Baru”

Adakah kemungkinan celah negosiasi bagi perempuan di tengah representasinya yang kerap diminorkan di pentas media? Ditemui di sela-sela kesibukannya, Nur Hasyim mengungkapkan bahwa, tidak mudah mengubah paradigma lama menjadi baru. Terlebih lagi soal pencitraan sosok ideal yang sering ditampilkan media.

Media, lanjut Nur Hasyim, mencitrakan perempuan ideal misalnya adalah perempuan cantik dengan postur “kutilang” (kurus, tinggi dan langsing) dan “semok” (seksi dan montok). Sedangkan laki-laki ideal itu, berbadan tegap, atletis, tinggi, macho, dan sedikit religius. Kriteria-kriteria ideal seperti itu secara masif terus ditampilkan media, sehingga tuntutan menjadi sosok ideal itu seolah sudah absah dan diterima dimana saja. Padahal itu seperti penyeragaman persepsi yang dilakukan oleh media.

Dalam pengamatan Nur Hasyim, yang akrab disapa Boim ini, media bisa dijadikan instrumen perjuangan kesetaraan gender. Namun, kendalanya juga ada.

“Media memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membangun opini publik, tetapi disisi lain, media mainstream seperti televisi terkesan lebih mengutamakan program yang mampu meningkatkan jumlah rating dan respon publik kebanyakan saja, yang sebenarnya telah diseragamkan oleh produser-produser televisi,” ujar Manajer Divisi Men’s Program Rifka Annisa ini.

Media yang berwatak kapital dan patriarki itu menurut Boim menjadi tantangan serius bagi gerakan perempuan. Di sinilah kreativitas dan komitmen gerakan perempuan harus terus dilecutkan. Salah satunya ialah mengusung ide: membangun “laki-laki baru”. Rifka Annisa telah mengadopsi ide ini sejak tahun 2007, dan dinamai Men’s Program.

“Membangun laki-laki baru” yang di maksud Boim ialah pengembangan pandangan untuk membuat laki-laki lebih “manusiawi”, anti kekerasan terhadap perempuan serta memiliki kecakapan emosional dalam menyelesaikan masalahnya. Karena sebagian kasus, lanjut Boim, banyak laki-laki merasa terbebani dengan peran kepala keluarga yang harus mereka sandang, dan banyak kriteria “dewasa” yang harus mereka miliki, sehingga kecenderungan yang muncul adalah sikap otoriter dan dominan. Ditambah lagi, dalam banyak budaya, keputusan selalu dititikberatkan pada laki-laki.

Selanjutnya, untuk membangun “laki-laki baru” diperlukan peran aktif semua kalangan. Boim mencontohkan, negara-negara seperti India, Kamboja, Vietnam, Bangladesh, Kanada, dan beberapa negara lainnya telah mempraktikkan gerakan tersebut. Misalnya, kampanye dilakukan dengan melibatkan publik figur/pejabat, membuat film dokumenter, reality show, campus hero dengan kriteria laki-laki baru dan memiliki pemahaman lebih tentang kesetaraan gender.

“Ya, kalau Rifka Annisa bergerilya melakukan kampanye “laki-laki baru” dengan media pinggiran, TV, Radio, Poster, jaringan lain seperti sosial network misalnya facebook dan twitter dengan jumlah followers yang telah mencapai 2000-an orang“, tutur Boim yang juga Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru dan Steering Comite Regional Leaving Community For Transforming Patriarkhal Masculinity ini.

Gagasan membangun “laki-laki baru”, bisa menjadi tema gerakan perempuan. Tema ini juga bisa menjadi penembus sekat ekslusif yang selama ini terkesan dalam gerakan perempuan. Bisa jadi laki-laki yang selama ini kerap kali bersikap sinis berhadapan dengan gagasan feminisme perlahan terkikis. Namun, membangun “laki-laki baru” harus dimediakan dengan cara-cara kreatif. Di titik inilah watak media yang bias gender selama ini pada akhirnya ramah terhadap perempuan. Semoga.

Dhita Selfhia Lingga Sari

Sumber: Rifka Media

Bunuh diri tak selamanya dipahami sebagai sikap pengecut dan lemah diri. Bunuh diri juga merupakan bentuk protes yang bersumber dari keberanian diri. Bunuh diri dalam bentuk ini adalah kematian yang dipilih. Kematian sebagai pembebasan.

Seperti yang dilakukan oleh Amina Filali, seorang gadis Maroko yang baru berusia 16 tahun, korban perkosaan, memilih mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun tikus daripada dipaksa hidup menikah dengan pemerkosanya.

Amina tidak hanya diperkosa oleh laki-laki yang bermoral bejat dan penjahat, tapi juga diperkosa oleh ayahnya, peraturan di negerinya, adat istiadat masyarakatnya, dan pemahaman keagamaan yang diatasnamakan untuk pembenaran tergadap kekerasan dan perkosaan.

Amina memang seperti diperkosa beramai-ramai, tubuh dan kehormatannya dicabik-cabik, tidak hanya oleh laki-laki itu, tapi ayahnya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya terlibat dalam pemerkosaan. Apa lacur, yang dianggap sebagai aib, kotor, dan tidak bermoral yang seharusnya melekat erat pada pelaku pemerkosa, justru ditimpakan pada Amina yang menjadi korban.

Amina hidup di tengah masyarakat dan adat istiadat yang kehilangan akal sehat dan nurani kemanusiaan. Yang menjadi tolak-ukur dalam masyarakat itu adalah harga diri, dan gengsi laki-laki, masyarakat yang taat sepenuhnya pada norma dan kekuasaan patriarki.

Menurut undang-undang di Maroko, dengan menikahi korban perkosaan, maka pelaku pemerkosaan bisa bebas dari hukuman. Dan keluarga korban mengira bisa bersyukur karena terbebas dari aib akibat perkosaan itu karena mereka menganggap pernikahan setelah kasus perkosaan – yang jelas-jelas tidak berbeda dengan perkosaan sebelumnya karena pasti dengan pemaksaan dan kekerasan?seperti teknik pencucian yang bisa membersihkan jejak-jejak kekerasan, penyiksaan, dan trauma pada korban perkosaan.

Dalam nalar masyarakat yang patriarkal perempuan dipandang dengan ambigu dan penuh kontradiktif. Satu sisi perempuan dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga dan masyarakat, namun di sisi lain, perempuan dipisahkan dari diri mereka sendiri, karena perempuan telah dijadikan ”barang taruhan” dalam kehormatan itu.

Kehormatan perempuan tidak lagi ditentukan oleh perempuan sendiri, namun oleh adat, aturan dan pandangan dalam masyarakat yang patriarkhis itu.

Karena perempuan dianggap sebagai simbol kehormatan (yang sebenarnya bahasa halus dari ”barang taruhan”) perempuan harus dijaga ketat, tidak boleh terciprat aib, karena sekali dilumuri noda, maka akan membawa malu, bencana, dan cemohon pada keluarga dan masyarakatnya.

Dalam ranah ini, kita pun menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu kewarasan akal kita: mengapa perempuan dipingit, mengapa tidak boleh keluar rumah, mengapa gerak-geriknya dibatasi dan dipantau, pergaulannya disorot, dan pembatasan-pembatasan di hal-ihwal lainnya.

Karena sudah dianggap sebagai ”barang taruhan” maka perempuan tidak lagi otonom, tidak memiliki dirinya sendiri, namun justru dimiliki oleh pihak yang berasal dari luar dirinya, mulai keluarga, masyarakat, agama, dan negara.

Tidak hanya dipandang sebagai ”barang taruhan”, dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering dianggap sebagai ”kambing hitam”. Kelemahan-kelemahan yang datang dari kaum laki-laki, tetapi karena mereka tidak mau mengakui dirinya lemah, membutuhkan ”kambing hitam” sebagai sasaran kemarahan.

Misalnya, karena laki-laki tidak bisa menjaga pandangan dan imannya karena itu mereka pun tergoda, maka menyalahkan perempuan sebagai penggoda. Walhasil, perempuan dipaksa menutupi tubuhnya (hingga ada yang seluruh badan, kecuali bola matanya, yang itu pun masih diminta memakai kaca mata hitam) hingga suaranya, karena dituding bisa menggoda laki-laki, yang hakikatnya laki-laki itu yang lemah dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri.

Apabila kehormatan suatu keluarga atau masyarakat ternoda, yang berarti kalah dalam perjudian kehormatan, maka yang akan diserahkan dan dikorbankan adalah perempuan. Perkosaan adalah tindakan kejahatan.

Penilaian ini bisa diketahui dalam masyarakat patriarkal, namun sikap yang dipilih malah berbeda. Bukan mengutuk dan memenjarakan pemerkosa untuk membela korban perempuan, tapi malah bagaimana menyelamatkan kehormatan dan harga diri keluarga. Ini sikap pengecut karena karena takut pada tuduhan aib.

Dalam ranah ini, tidak penting perasaan dan trauma perempuan, yang justru dilihat dan dijadikan sebagai pertimbangan bagaimana perempuan tetap dijadikan sebagai ”barang” yang bisa dijadikan tebusan untuk kehormatan keluarga yang sudah tergadai itu.

Karena pernikahan dianggap bisa mengembalikan kehormatan keluarga, perempuan yang sudah menjadi korban perkosaan, dipaksa menikah dengan pemerkosanya. Tidak ada perbedaan terhadap perempuan pada dua peristiwa itu, sama-sama sebagai pemerkosaan, hanya kejadian kedua (pemerkosaan melalui pernikahan) dianggap bisa mengembalikan kehormatan keluarga dan memendam aib.

Cara pandang dan sikap ini memang sangat keji terhadap perempuan yang mematok kehormatan dan harga diri perempuan tidak melekat pada diri mereka sendiri, tetapi ditentukan, dan bisa dipergunakan oleh kekuasaan di luar dirinya, mulai dari keluarga, masyarakat sampai negara.

Dengan mengakhiri hidupnya Amina telah membalikkan cara pandang dan posisi dalam relasi antara dirinya dan kuasa di luar dirinya. Setelah sebelumnya Amina dianggap sebagai objek, yang tidak berkuasa atas dirinya, maka dengan memilih mati ia adalah subjek yang sadar dan merdeka.

Ia menentukan kehormatan untuk dirinya sendiri dengan tidak membiarkan dirinya menjadi objektivikasi kekuasaan di luar dirinya. Pun ia telah menghentikan perjudian kehormatan itu, ketika dirinya, sebelum-sebelum ini dianggap sebagai barang taruhan.

Dengan bunuh diri, Amina Filali seperti berseru: “Ini tubuhku, ini hidupku, aku berkuasa penuh, mampu memilih apa yang aku maui. Aku bukan barang yang bisa digunakan sebagai taruhan lagi”. Amina Filali telah melakukan pembebasan yang sesungguhnya dan kedamaian yang abadi.

Penulis: Guntur Romli | @GunturRomli

Sumber: www.beritasatu.com

Belum hilang ingatan publik terkait dengan kekerasan seksual yang dialami perempuan di angkot dan alat transportasi publik lainnya di Jakarta, publik di Indonesia lebih khusus perempuan kembali diusik dengan “ontran-ontran langan” rok mini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Seperti mengulang pernyataan Fauzi Bowo dan Bupati Aceh Barat beberapa waktu lalu, Badan Kehormatan DPR membuat peraturan yang melarang anggota dewan perempuan dan staf anggota dewan perempuan memakai rok mini. Alasannya rok mini dianggap menjadi penyebab terjadinya perkosaan dan kekerasan seksual lainnya.

Berbagai kalangan menilai –sebagaimana tersebar dalam jejaring sosial-  bahwa anggota DPR sedang menepuk air didulang terpercik muka sendiri karena peraturan tersebut seperti membeberkan pikiran ngeres dan porno anggota dewan yang katanya terhormat.

Secara awam, ketentuan pelarangan rok mini untuk menghindari pelecehan seksual dan perkosaan bisa jadi tampak  logis namun jika dilihat dengan menggunakan pendekatan hak seksual dan reproduksi maka pelarangan perempuan memakai rok mini bisa jadi merupakan pelanggaran hak perempuan yang paling asasi yakni pelanggaran terhadap hak atas integritas tubuh.

Lebih jauh pelarangan rok mini merupakan bentuk sesat pikir (logical fallacy) para pengambil kebijakan terkait dengan upaya penghapusan perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Alih-alih untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, pelarangan perempuan untuk memakai rok mini merupakan bentuk kekerasan lainnya karena mengatur cara perempuan berpakaian adalah perwujudan dari kontrol atas tubuh perempuan. Bagaimana mungkin upaya penghapusan kekerasan seksual dilakukan dengan melakukan kekerasan seksual lainnya?

Sesat pikir lainnya adalah bagaimana mungkin perempuan yang tidak melakukan kekerasan seksual justru dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dan karenanya perlu diatur?. Bukankah yang melakukan pelecehan seksual dan perkosaan itu sebagian besar laki-laki, bukankah seharusnya laki-laki yang bertanggungjawab seratus persen atas perilaku kekerasan yang mereka lakukan? Dan bukankah laki-laki yang justru perlu diatur dan ditertibkan? Dan bukankah laki-laki perlu diajari untuk tidak memperkosa?

***

Kontrol atas tubuh perempuan di Indonesia sepertinya akan menjadi renungan penting pada peringatan hari perempuan internasional yang jatuh pada Maret ini. Sebagaimana diketahui bahwa hari perempuan internasional adalah sejarah perjuangan  perempuan untuk menuntut pemenuhan hak-hak asasi perempuan termasuk di dalamnya hak atas integritas tubuh mereka.

Dengan melihat kecenderungan sebagaimana diuraikan di awal tulisan ini, maka perjuangan perempuan Indonesia untuk memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri masih menghadapi tantangan yang tidak kecil bahkan kecenderungannya semakin besar. Karena tantanganya tidak saja berupa bentuk-bentuk kontrol tubuh perempuan oleh individu-individu dalam relasi interpersonal akan tetapi kontrol atas tubuh perempuan yang berupa kebijakan-kebijakan negara baik berupa peraturan-peraturan di lembaga-lembaga negara maupun berupa kebijakan negara  baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Kecenderungan akan semakin besarnya tantangan untuk memerdekakan tubuh perempuan dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan bernuansa kontrol atas tubuh perempuan salah satunya adalah kebijakan DPR melarang perempuan berpakaian rok mini sebagaimana telah diuraikan. Contoh lainya adalah UU Anti Pornografi yang saat ini sudah dibentuk satuan tugas melalui keputusan presiden no. 25/2012 yang oleh berbagai kalangan dikhawatirkan menjadi institusi kontrol terhadap tubuh perempuan.

Pada level daerah juga dapat ditemukan Perda diskriminatif dan bernuanasa kontrol terhadap tubuh perempuan sebut saja Perda Pelacuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang  pada tahun 2005  atau kebijakan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam yang mengharuskan perempuan untuk menggunakan rok panjang dan larangan menggunakan celana panjang. Dan masih banyak lagi contoh kebijakan-kebijakan lain di berbagai daerah di Indonesia yang bernuansa kontrol atas tubuh perempuan.

Mengutip catatan Komnas perempuan, kebijakan yang diksriminatif dan bernuansa kontrol atas tubuh perempuan diidentifikasi jumlahnya mencapai 189 pada tahun 2010. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah jika tidak ada tindakan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut perda-perda tersebut. Pridiksi ini bisa jadi akan menjadi kenyataan ketika kita merujuk kepada arus utama pola pikir para pengambil kebijakan di Indonesia yang cenderung konservatif, bias gender dan patriarkhis.

***

Dengan melihat situasi tersebut maka tidak ada pilihan lain bagi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepedulian terhadap persoalan keadilan di Indonesia untuk terus memperjuangkan hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka sendiri.  Dan menentang segala bentuk upaya kontrol terhadap tubuh perempuan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi seperti negara baik yang berupa tindak kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan perkosaan maupun kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Salah satu upaya konvensional yang tetap perlu dilakukan adalah melakukan counter (perlawanan) terhadap setiap wacana kontrol atas tubuh perempuan di ruang publik. Karena jika perlawanan ini tidak dilakukan maka perjuangan memerdekakan tubuh perempuan akan dilindas oleh mesin besar patriarkhi yang masih bercokol di hampir setiap institusi di masyarakat kita.

Upaya-upaya strategis lainnya juga harus tetap menjadi agenda perjuangan ini, seperti memperjuangkan keluarnya pasal-pasal kekerasan seksual dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadikannya Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual. Alternatif ini harus ditempuh karena KUHP dinilai tidak lagi efektif. Lebih-lebih KUHP meletakkan kekerasan seksual menjadi bagian dari persoalan pelanggaran kesusilaan.

Dengan menjadikan masalah kekerasan seksual sebagai Undang-Undang tersendiri sekaligus menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata persoalan pelanggaran atas norma kesusilaan akan tetapi merupakan serangan terhadap tubuh perempuan.

Nur Hasyim, Koordinator Aliansi Laki-Laki Baru

Facebook: Nur Hasyim | Twitter: @KANGMASBO

Dengan memeriksa ulang tema-tema peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD) di berbagai belahan dunia sepanjang seratus tahun terakhir, kita disadarkan gerakan perempuan telah memperluas fokus sorotan mereka dari sebatas memperjuangkan hak-hak perempuan ke perjuangan menuntut keadilan sosial bagi semua entitas marginal. Gerakan perempuan dengan lantang berbicara tentang hak buruh, solusi krisis monoter dunia, perang dan perdamaian, serta isu-isu lainnya.

Hal yang sama diperlihatkan oleh perempuan Aceh. Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2012 di Aceh memilih tema “Pilkada Tanpa Kekerasan Perkuat Perdamaian”. Lebih luas dan melampaui isu hak-hak perempuan. Perluasan perhatian gerakan perempuan Aceh ini tentu tidak berhenti dalam sebuah tema. Pada kenyataannya, organisasi-organisasi non-pemerintah yang digerakkan oleh perempuan Aceh selama ini telah bekerja pada hampir semua isu, mulai dari kerja-kerja penguatan ekonomi kelompok terpinggirkan, pendidikan politik masyarakat, hingga isu lingkungan, dan pembangunan perdamaian.

2012 bukan kali pertama gerakan perempuan mengangkat isu perdamaian. Di tingkat Aceh dan dunia, perjuangan perempuan dalam isu ini memiliki sejarah panjang. Gerakan perempuan Aceh telah mengangkat tema perdamaian sebelumnya saat peringatan Hari Perempuan Internasional 2002. Pada tahun 2000, Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) Pertama merekomendasikan konflik Aceh harus diselesaikan secara damai di meja perundingan. Rekomendasi ini memberi dukungan politik kaum perempuan untuk terselenggarakannya perundingan RI-GAM yang difasilitasi Henry Dunant Center (HDC).

Gerakan perempuan
Di Eropa, perhatian gerakan perempuan pada isu perdamaian dimulai sejak 1913. Menjelang perang dunia I, perempuan seluruh Eropa mengkampanyekan isu anti-perang dan perdamaian. Pada 1917, merespons gugurnya dua juta pemuda Rusia di medan perang, jutaan perempuan Rusia melancarkan mogok kerja dengan isu “roti dan perdamaian”. Meski tidak mendapat dukungan dari partai berkuasa, mogok tetap berlangsung selama empat hari dan memaksa Tsar turun tahta (internationalwomensday.com website, 2012).

Theresa Moriarty dalam catatannya “100 Years of Women’s Struggle: The Origins and Evolution of March 8 as International Women’s Day” menulis pada 1936 Hari Perempuan Internasional di Italia digunakan untuk melakukan protes terhadap keputusan pemerintah menginvasi Ethiopia. Pada 1938, peringatan Hari Perempuan Internasional di Chekoslovakia dilakukan dengan membawa bendera merah sebagai simbol perlawanan terhadap fasisme Nazi.

Sejarah gerakan perempuan mewujudkan perdamaian di negerinya terlalu banyak untuk bisa disebutkan satu persatu di sini karena nyaris terjadi di semerata penjuru dunia. Di antara yang paling apik, terjadi pada gerakan perempuan Liberia pada 2002. Sebagaimana direkam dalam film dokumenter terkenal Pray The Devil Back to Hell karya Abigail E Disney and Gini Reticker, gerakan perempuan Liberia berhasil memaksa dua suku yang telah bertikai sejak 1990 untuk mengakhiri konflik mereka di meja perundingan. Gerakan perempuan Liberia berhasil menghentikan konflik berusia 15 tahun.

Saat juru runding kedua suku berkonflik gagal mencapai kesepakatan setelah berhari-hari melakukan negosiasi, para perempuan Liberia mendatangi gedung perundingan dan menggembok ruangannya dari luar. Mereka ingin memastikan tidak boleh ada satu juru runding pun keluar sebelum perundingan damai tercapai. Setelah dua hari perundingan berjalan di bawah pengawalan gerakan perempuan, akhirnya berhasil mencapai kesepakatan untuk mengekstradisi presiden berkuasa saat itu yang korup dan penjahat perang. Perundingan juga menyepakati diselenggarakannya pemilu damai dengan melibatkan dua suku bertikai. Pemilu damai itu mengantarkan Ellen Johnson Sirleaf menjadi presiden perempuan pertama Liberia. Sirleaf berhasil memimpin Liberia dalam suasana demokratis dan damai sepanjang masa pemerintahannya. Prestasi ini membawanya menjadi pemenang Nobel perdamaian pada 2011.

Pilkada damai
Kisah perjuangan gerakan perempuan Liberia menyelesaikan konflik antarsuku yang menahun, mengawasi berjalannya pemilu damai pascakonflik, dan bekerja untuk memenangkan Ellen Johnson Sirleaf menjadi presiden perempuan pertama Liberia telah menginspirasi gerakan perempuan Aceh untuk mengambil tanggung jawab serupa. Pilkada berdarah disadari sebagai musuh bersama rakyat Aceh dan gerakan perempuan harus mengambil posisi di lini terdepan melawan segala upaya menghilangkan kesempatan rakyat Aceh menikmati Pilkada damai.

Inilah pesan utama gerakan perempuan Aceh dalam memperingati Hari perempuan Internasional 2012. Kekuatan-kekuatan politik internal Aceh yang selama ini terlibat konflik kekerasan menjelang Pilkada 2012 harus dipaksa memahami pesan ini. Kasus-kasus penembakan, pembakaran rumah, pemukulan, teror, dan intimidasi yang selama ini mewarnai musim pelaksanaan Pilkada telah menarik perhatian gerakan perempuan Aceh untuk mengambil beban lebih besar memastikan Pilkada 2012 tidak menginterupsi perjalanan perdamaian Aceh yang masih berusia muda.

Maka gerakan perempuan Aceh tidak mungkin membatasi kampanye dukungan mereka terhadap Pilkada damai hanya selama peringatan Hari Perempuan Internasional. Program kampanye Pilkada damai selazimnya disusun lebih sistematis dan dijalankan lebih meluas setelah Hari Perempuan Internasional ini hingga hari pemungutan suara pada 9 April depan. Masyarakat di gampong-gampong harus dibekali informasi-informasi mencerahkan, yang memungkinkan mereka menjaga jarak dari elit politik pencipta kerusuhan dan ketidakamanan untuk memenangkan Pilkada.

Mengapa tidak, jika gerakan perempuan Aceh berinisiatif memediasi kelompok-kelompok politik Aceh yang potensial menghambat Pilkada damai. Mengingat panjangnya deretan kasus kekerasan sejak musim Pilkada ini dimulai, seharusnya usaha memediasi menjadi mungkin karena tidaklah begitu rumit mengidentifikasi kelompok-kelompok bertikai. Jika saja inisiatif memediasi kelompok-kelompok politik yang potensial mengancam pemilu damai dapat dilakukan dengan cemerlang oleh gerakan perempuan Aceh, maka satu lompatan sejarah baru dapat diukir kembali di Aceh.

Bagaimanapun juga, harapan terselenggaranya Pilkada damai pada hakikatnya adalah tantangan serius gerakan perempuan Aceh tahun ini. Juga pada saat yang sama menyediakan kesempatan berharga melakukan lompatan sejarah menarik. Tidak ada keraguan lagi, sejarah Aceh mengajarkan kita perempuan selalu mampu melakukan lompatan besar dalam setiap momentum yang tersedia. Maka berdirilah di depan, selamatkan perdamaian ini!

Affan Ramli, Kepala Sikula Mukim Prodeelat dan pendukung Gerakan Perempuan Aceh

Sumber: Harian Serambi Indonesia

Sepeda Yogyakarta untuk Perempuan Dunia (SETARA Dunia) diselenggarakan oleh Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Tahun 2012 tema Internasional Hari Perempuan Sedunia adalah “Connecting Girls, Inspiring Futures”. Dari tema internasional tersebut JPY mengusung tema “Perempuan Berdaulat Inspirasi Masa Depan”.

“Perempuan Berdaulat Inspirasi Masa Depan”, merupakan semangat bersama semua anggota Jaringan Perempuan Yogyakarta, bahwa akan terus bergerak bersama untuk mencapai posisi dimana perempuan akan berdaya, berdaulat, mampu menginspirasi orang lain, mempunyai otonomi penuh atas dirinya, dan mampu bernegoisasi atas kepentingan Hak Asasi Manusia – Hak Asasi Perempuan disetiap ranah kehidupan : dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan negara/pemerintah.

Pemenuhan hak-hak asasi bagi perempuan sampai saat ini memang masih terus-menerus diperjuangkan karena perempuan masih menerima ketidakadilan ganda : kaum perempuan tidak hanya mengalami ketidakadilan gender atau kekerasan yang terwujud dalam bentuk subordinasi, domestifikasi, marginalisasi dan beban kerja ganda yang terjadi di berbagai tingkatan, tetapi juga mengalami ketidakadilan karena posisi sosial mereka berada pada lapisan bawah masyarakat. Sebagai kelas yang ditempat-kan di bawah, secara struktural cenderung kurang atau bahkan tidak memiliki akses di segala bidang baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

Pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Sebagai contohnya : perlindungan dan penegakan hukum yang lemah terhadap korban pelecehan seksual dilingkungan sekolah dan perkosaan; penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melenceng dari mandat UU; kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif seperti kebijakan mengurangi subsidi kesehatan, pendidikan, BBM dan tarif dasar listrik, penanaman modal asing telah membawa dampak yang luas pada sendi-sendi kehidupan perempuan; minimnya alokasi anggaran bagi perempuan; upah dan hak-hak normatif yang masih dibawah standar bagi buruh perempuan dan Pekerja Rumah Tangga; akses kesehatan reproduksi yang mahal, diskriminatif dan tidak humanis; belum terealisasinya pemenuhan hak kompensasi bagi para Jugun Ianfu (perempuan korban budak seks tentara Jepang); komodifikasi tubuh perempuan melalui media massa; minimnya akses hak-hak dasar bagi perempuan difable; diskriminasi terhadap perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS dalam mengakses hak-hak dasar; diskriminasi bagi perempuan pekerja seks, lesbian, biseksual dan transgender; pembatasan dan pengaturan cara berpakaian bagi kelompok perempuan yang seringkali dianggap sebagai pemicu terjadinya pelecehan seksual;

Oleh karena itu, Jaringan Perempuan Yogyakarta dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Sedunia 2012 mengajukan tuntutan :

• Perlindungan dan penegakan hukum yang berperspektif korban terhadap kasus pelecehan seksual dan perkosaan;
• Implementasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan mandat Undang-Undang.
• Cabut kebijakan dan peraturan yang diskriminatif, contoh: pengurangan subsidi kesehatan, pendidikan, BBM dan tarif dasar listrik serta penanaman modal asing.
• Cabut kebijakan dan peraturan yang eskplotatif terhadap seksualitas perempuan misalnya pengaturan dan pembatasan cara berpakaian perempuan
• APBD Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar perempuan.
• Terpenuhinya upah dan hak normatif yang layak bagi buruh perempuan dan Pekerja Rumah Tangga.
• Akses kesehatan reproduksi yang murah dan ramah perempuan.
• Pemenuhan kompensasi bagi Jugun Ianfu di Propinsi DIY.
• Hentikan komodifikasi tubuh perempuan melalui media massa.
• Pemenuhan akses hak-hak dasar bagi perempuan difable.
• Pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS.
• Hentikan diskriminasi bagi para pekerja seks, lesbian, biseksual dan transgender.

Yogyakarta, 8 Maret 2012

Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY)

AKSARA – AWRC – CIRCLE INDONESIA – FORUM LSM DIY – IDEA – IHAP – IWAYO – LBH APIK YOGYAKARTA – LBH YOGYAKARTA – LMND – LSIP – LSPPA – MITRA WACANA WRC – PEACE GENERATION – PERKUMPULAN NARASITA – PKBI DIY – PLU SATU HATI – PSB – RIFKA ANISSA WCC – RUMPUN TJOET NJAK DIEN – SAMSARA – SAPDA – SATUNAMA – SP KINASIH – SOS DESA TARUNA INDONESIA – TEATER GARASI – VIAVIA JOGJA – YASANTI – YAYASAN LKIS – YAYASAN UMAR KAYAM.

Foto-foto lain bisa dilihat di di sini

Aktivis Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) bersepeda bersama dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia pada Ahad. Aksi ini sekaligus menyuarakan beberapa tuntutan yang bertujuan untuk kesetaraan gender.

“Kami ingin melakukan kampanye yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media yang telah mereka kenal, yaitu sepeda. Sehingga, perempuan pun mengetahui bahwa ada sebuah jaringan yang siap mengadvokasi mereka,” kata Koordinator Aksi Sepeda Yogyakarta untuk Perempuan Dunia, Hanifa El Adiba.

Dalam peringatakan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap 8 Maret, tema internasional yang diangkat adalah“Connecting Girls, Inspiring Futures”. Sehingga, JPY mengusung tema “Perempuan Berdaulat Inspirasi Masa Depan”.
Tema tersebut dimaksudkan sebagai semangat bersama seluruh anggota JPY untuk mencapai posisi dimana perempuan berdaya, berdaulat, dan mampu menginspirasi orang lain. Mereka juga diharapkan mampu bernegosiasi atas kepentingan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan di segala aspek kehidupan.

Ia mengatakan pemenuhan hak asasi perempuan masih terus menerus diperjuangkan. Karena, perempuan masih menerima ketidakadilan ganda, yaitu gender dan kelas sosial di masyarakat. “Kami berharap pemerintah bisa berperan lebih banyak untuk ikut dalam penanganan kekerasan atau pelanggaran hak yang dialami perempuan,” katanya.

Sumber: www.republika.co.id