Home / Wacana / Politik Maskulinitas Menjelang Pemilihan Presiden

Politik Maskulinitas Menjelang Pemilihan Presiden

IMG_Nur Hasyim“Semua lelaki jantan milih Prabowo, kalau laki-laki nggak milih Prabowo kejantanannya dipertanyakan” begitu kira-kira  ungkapan musisi ternama Ahmad Dhani pada saat deklarasi Gerakan Muda (Gema) Indonesia di Rumah Polonia beberapa waktu lalu. Pernyataan ini sekali lagi menggambarkan salah satu strategi politik yang kerap digunakan oleh calon presiden (capres) Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa dan pendukungnya dalam memenangkan pemilihan presiden mendatang yakni menggunakan wacana kelelakian (maskulinitas) untuk mendulang suara, menyerang, dan mengalahkan pasangan capres dan cawapres lawan.

Penggunaan wacana maskulinitas untuk memenangkan kontestasi politik ini  lazim disebut sebagai politik maskulinitas (masculinity politics). Terminologi ini digunakan oleh ilmuan sosial seperti Raewyn Connell (2005) dan Michael Messner (2000) untuk menyebut gerakan kelompok laki-laki, baik merekan yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai maskulinitas tradisional untuk mendapatkan kembali privilese dan kekuasaan di dalam masyarakat maupun sebaliknya gerakan kelompok laki-laki yang mempromosikan konsep laki-laki baru yang sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Politik maskulinitas pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap gerakan feminisme di Eropa dan Amerika pada tahun 1970an.

Dalam konteks yang berbeda, teori politik maskulinitas ini dapat digunakan untuk membaca kecenderungan yang ditampilkan oleh capres dan cawapres dalam pemilihan presiden mendatang dengan menganalisa ungkapan, ekspresi, perilaku, dan simbol-simbol yang digunakan.

Memahami politik maskulinitas pasangan capres dan cawapres menjadi pintu masuk penting untuk memahami nilai-nilai yang dianut terkait dengan jenis kelamin dan jender  serta membantu masyarakat pemilih menelisik imaginisasi pasangan capres dan cawapres tentang tatanan masyarakat yang diimpikan berikut relasi antar anggota masyarakat yang diidealkan, misalnya relasi antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki lain atau antara laki-laki dengan kelompok identitas lainnya. Dengan memahami hal ini akan membantu masyarakat  pemilih menentukan pilihan politiknya untuk Indonesia yang lebih baik.

Jika mengamati penampilan Probowo dan pendukung-pendukungnya sejak kampanye pemilu legislatif lalu dan terakhir pernyataan Ahmad Dhani menggambarkan bahwa kelompok ini mengusung pandangan yang mengidentikkan laki-laki dengan kekuatan fisik, kesejahteraan ekonomi tanpa batas, dominasi, dan superioritas.  Konsep ini disebut oleh Connell (2005) sebagai maskulinitas hegemonik. Konsep ini biasanya ada dalam setiap masyarakat dan biasanya  secara sistemik diciptakan untuk melestarikan dominasi dan superioritas laki-laki.  Kecenderungan ini dapat dikenali dari simbol-simbol yang digunakan Prabowo dalam setiap peristiwa politik yang diciptakannya yang sebagian besar merepresentasikan karakter maskulinitas hegemonik tersebut seperti kuda, keris, helikopter, mobil mewah, dan rumah megah.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi menampilkan ungkapan, ekspresi, perilaku, dan simbol-simbol yang sebaliknya. Apa yang tunjukkan oleh Jokowi lebih dekat dengan kebersahajaan, kebersamaan dan hasrat untuk merengkuh, empati, dan jauh dari unjuk kekuatan fisik. Tubuh kerempeng, tak berisi, dan tak berotot, menjadi citra Jokowi. Dalam beberapa kesempatan memberikan pernyataan dan tanggapan, Jokowi menghindari kesan agresif bahkan cenderung mengalah, seperti ungkapan yang belakangan populer di kalangan masyarakat “aku ra popo” yang dalam bahasa Indonesia berarti aku tidak apa-apa atau aku baik-baik saja.

Bertolak belakang dengan Prabowo, apa yang ditunjukkan oleh Jokowi lebih merepresentasikan konsep-konsep yang oleh Connell (2005) disebut sebagai maskulinitas sub-ordinat dan bahkan lebih dekat dengan karakter feminine yang mengedepankan kepedulian dan perawatan terhadap kehidupan.

Mengapa kecenderungan dua calon presiden ini berbeda? Salah satu cara memahami perbedaan ini  adalah dengan membaca konteks sosial di mana kedua tokoh tersebut hidup karena konteks sosial memiliki peran penting dalam membentuk konsep dan praktek maskulinitas seseorang. Dengan pandangan bahwa konsep dan praktek maskulinitas sebagai produk sosialisasi  maka apa yang direpresentasikan oleh Prabowo maupun Jokowi adalah hasil bentukan masyarakatanya.

Prabowo adalah produk militer artinya ia diasuh, dididik dan dibesarkan dengan cara-cara militer. Militer adalah institusi sosial yang menganut hirarkhi yang jelas dan tegas, menuntut ketaatan tanpa syarat, keseragaman dan tidak toleran terhadap perbedaan, mengedepankan kekuatan fisik, dan pembenaran penggunakan kekerasan dalam memperjuangkan prinsip-prinsip yang dianut. Oleh karenanya warna konsep maskulinitas hegemonik begitu kental dalam tradisi militer sehingga bagi peminat kajian kritis maskulinitas militerisme di anggap sebagai pelembagaan (institusionalisasi) maskulinitas hegemonik.

Selain itu, latar belakang keluarga Prabowo yang terpandang dan sejahtera secara ekonomi memberikan sumberdaya yang memungkinkan prabowo memenuhi citra ideal laki-laki dalam masyarakat patriarkhis; sukses, berlimpah materi, dan memiliki kekuasaan.

Sementara Jokowi dibesarkan dalam lingkup masyarakat sipil dan meskipun ia hidup dalam lingkungan masyarakat Jawa yang patriarkhis dan feodal, Jokowi tumbuh di dalam keluarga kelas bawah dan bukan di dalam keluarga bangsawan. Cerita tentang kehidupan Jokowi di bantaran sungai di Solo dapat menggambarkan konteks sosial di mana dia tinggal. Berbeda dengan Prabowo, konteks sosial Jokowi tidak menyediakan sumberdaya yang cukup bagi Jokowi untuk memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki yang diidealkan dalam kultur jawa yang patriarkhis. Meskipun dalam perjalanan hidupnya Jokowi menjadi laki-laki yang dianggap sukses secara materi dan politik.

Perbedaan proses sosialisasi, konsep, dan praktek maskulinitas Prabowo dan Jokowi pada akhirnya juga menentukan siapa yang akan merapat kepada mereka maka sangat rasional jika Ahmad Dhani mendukung Prabowo karena keduanya memiliki nilai yang sama tentang maskulinitas. Di sisi lain, sangat dapat dimengerti ketika sekelompok aktivis perempuan mendeklarasikan Sekretariat Nasional Perempuan Pendukung Jokowi karena konsep dan praktek maskulinitas Jokowi lebih dekat dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Dengan demikian pembaca dapat menilai dan merasakan konsep dan praktek maskulinitas mana yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai dan keyakinan pembaca sebagai calon pemilih yang menentukan siapa presiden Republik Indonesia untuk lima tahun mendatang.

About Nur Hasyim

peminat kajian maskulinitas, trainer dan fasilitator tentang gender, maskulinitas dan kekerasan serta ayah dari dua anak perempuan. Saat ini menjadi pengajar di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Check Also

Mengapa Laki-laki Harus Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan (selanjutnya disingkat RUU PKS) muncul di Indonesia didorong oleh gerakan masyarakat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *